Penyerahan LKPD Unaudited Kampar Tahun Anggran 2022
Kamsol Pj Bupati Kampar Sampaikan LKPD Kampar Tahun 2022 Ke BPK Riau
Jumat, 17-03-2023 - 19:00:26 WIB
Kamsol Pj Bupati Kampar Saat Sampaikan LKPD Kampar Tahun 2022 Ke BPK Riau. ***
TERKAIT:
   
 

PEKANBARU, (Kanalkini.com) - Dr.H.Kamsol, MM, Pj Bupati Kampar, menyampikan dan menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Daerah (Unaudited) Kabupaten Kampar tahun 2022 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi yang diterima langsung oleh Kepala BPK Riau, Indria Syzinia.


Kami sudah dapat menyelesaikan dan melaporkan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2022 ke BPK Riau, semoga hasil pemeriksaan ini Kampar tetap menjadi Kabupaten yang terbaik. Ucap Kamsol.


Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Kampar dan Ketua BPK Riau melakukan serah terima LKPD dan penandatangan berita acara penyerahan LKPD Pemkab Kampar Tahun 2022 ke BPK Perwakilan Riau.


Demikian disampaikan Pj. Bupati Kampar, Dr. H. Kamsol, MM, usai penyerahan LKPD Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2022 ke BPK Perwakilan Riau di Ruang Rapat BPK Riau di Pekanbaru. Jumat, 17/03/23.


Penyerahan LKPD dihadiri oleh Plt. Sekda Kampar, Ir. Azwan, M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Edward, SE, M. Si, Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar, Febrinaldi Tridarmawan, S. STP, M. Si,. Sementara dari BPK Riau yang ikut mendampingi Kepala BPK Riau, Kasub Auditoriat 1, Agung, Kepala Sekretariat BPK Riau, Sigit dan Tim Auditor BPK Riau.


“Pelaporan ini Sesuai dengan undang -undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah,” jelas Pj Bupati Kampar.


Lanjut Kamsol. Bahwa pelaporan keuangan daerah di alihkan reviuw oleh aparat pengawas internal sebelum disampaikan ke BPK. Kemudian laporan ini disampaikan paling lambat 3 bulan setelah Tahun anggaran berakhir, dan alhamdulilah Kampar dapat memberikan laporan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.


“Sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi pemerintah, bahwa laporan ini mencakupi seluruh pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2022 yang meliputi laporan realisasi anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan perubahan Ekuitas dan Catatan Atas laporan Keuangan ” terang Kamsol.


Lebih Lanjut PJ. Bupati Kampar, bahwa laporan ini sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan awal oleh Inspektorat dan BPK Riau terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kampar merupakan Kabupaten yang menjadi Kabupaten terbaik terhadap pelaporan di KPP Pajak Bangkinang, begitu juga terhadap pelaporan penggunaan dana Desa. Kami juga berharap, semoga laporan untuk BPK ini juga yang menjadi terbaik dan kembali dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


Kami siap melakukan kerjasama yang baik dengan BPK Riau, dalam memberikan pembinaan dan bimbingan dalam menjadikan Kabupaten Kampar yang  lebih sejahtera,” ujar Kamsol.


Sementara itu, Ketua BPK Riau, Indria Syzinia dalam arahannya menyampaikan, semoga dengan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kampar tahun 2022 ini sesuai waktu yang telah ditetapkan. BPK Riau juga mengucapkan kepada Pemkab Kampar atas perolehan WTP pada tahun lalu, semoga ini dapat di pertahankan dan terus di pertahankan,” harapnya.


Terkahir pengelolaan keuangan diharapakan kepada Seluruh instansi agar perpedoman kepada aturan yang berlaku sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, bagaimana mengungkapkan laporan, kepatuhan pelaksanaan dalam belanja daerah yang efektifitas dan transparansi, oleh sebab itu penting kontrol intern. Kami berharap LKPD ini telah sesuai dengan aspek – aspek penilaian, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.


Alhamdulilah, laporan keuangan Kampar telah memenuhi standar laporan pemerintahan dengan lampiran - lampiran yang telah dilaksanakan.


Apresiasi kepada Kampar pelaporan dalam pelaksanaan dana Desa, LKPD merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan oleh Tim BPK RI dan ini menjadi indikator dalam perolehan opini. Kami berharap BPK dapat mendorong, dan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang makin baik dari tahun-tahun sebelumnya,”. Ucap Indria Syzinia. (Adv/Kmf) ***


Editor: Noa




 
Berita Lainnya :
  • Seluruh Proses Operasional Telah Mengikuti Ketentuan Hukum
  • VCA Di Bawah Nauangan Yayasan ICC GBI, Abaikan Panggilan Disnakertrans
  • Terkait Dana Desa, LSM Akan Segera Laporkan Kades Minas Barat Ke APH
  • Kapolda Riau Terkesan Abaikan Laporan LSM Terkait Mafia BBM, Terkesan Ada Pembiaran
  • LSM Minta Dinas Pendidikan Riau Evaluasi Kepsek SMKN 1 Ujung Batu Dan Jajarannya
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Seluruh Proses Operasional Telah Mengikuti Ketentuan Hukum
    02 VCA Di Bawah Nauangan Yayasan ICC GBI, Abaikan Panggilan Disnakertrans
    03 Terkait Dana Desa, LSM Akan Segera Laporkan Kades Minas Barat Ke APH
    04 Kapolda Riau Terkesan Abaikan Laporan LSM Terkait Mafia BBM, Terkesan Ada Pembiaran
    05 LSM Minta Dinas Pendidikan Riau Evaluasi Kepsek SMKN 1 Ujung Batu Dan Jajarannya
    06 PT. BKR Milik Wilman Beroperasi Bertahun-Tahun Hanya Bermodalkan Documen NIB Dan PBPHH
    07 PLT Gubri SF Hariyanto: Pemprov Riau Siap Amankan Kedaulatan Di Perbatasan
    08 Penghargaan UHC Di Serahkan Langsung Pj Gubernur Riau SF Hariyanto
    09 LSM Desak Kapolda Riau Berantas Gudang BBM Illeggal Di Wilayah Polsek Tenayan
    10 LSM Desak Kapolda Riau Berantas Gudang BBM Illeggal Di Wilayah Polsek Tenayan
    11 SF Hariyanto Jelaska Total APBD Perubahan 2025 Yang Disetujui Oleh Mendagri
    12 Program Nikah Massal Gratis Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru
    13 Orang Tua Alm WN, Minta Aparat Untuk Memproses Dan Pelakunya Bertanggungjawab
    14 Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-57 Tingkat Kota Pekanbaru
    15 29 Ruas Jalan Jelang Akhir Tahun 2025, Dioverlay Oleh Pemko Pekanbaru
    16 Diduga Terlibatnya Oknum TNI Turut Bermain Di 3 Lokasi Gudang BBM, Terkesan Polda Riau Tutup Mata
    17 KASBI Dan Pekerja Desak Disnaker Kab. Pelalawan Agar Segera Memanggil Menegement PT. MUP Segati
    18 Kanwil BPN Riau, Terkesan Abaikan Permohonan Redistribusi Dan Legalisasi
    19 SEDEKIA HIA Ahli Waris RD, Desak BPJS Selesaikan Santunan JKM Istrinya
    20 LSM Desak Kapolda Riau Agar Segera Berantas Praktek ILLOG Di Wilayah Polres Kampar
    21 Kapolres Kampar AKBP Boby PR Dan Jajarannya Terkesan Diduga Dapat Atensi
    22 Warga Desak Kakanwil BPN Riau Tindaklanjuti Permohonan Redistribusi
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © kanalkini.com