Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021
DPRD Provinsi Riau Melaksanakan Kunker Ke Bappeda Provinsi Banten
Jumat, 22-04-2022 - 10:26:14 WIB
DPRD Provinsi Riau Saat Laksanakan Kunker Ke Bappeda Provinsi Banten
TERKAIT:
   
 

RIAU, (Kanalkini.com) - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2021 DPRD Provinsi Riau, melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Selasa (19/4/2022).


Kunjungan yang dimaksudkan untuk berkoordinasi serta konsultasi tentang pembahasan LKPJ ini, dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus LKPJ Karmila Sari, didampingi Anggota Pansus LKPJ lainnya, yaitu Markarius Anwar, M. Arpah, dan Husaimi Hamidi. Rombongan diterima oleh pejabat Bappeda Provinsi Banten.


Usai melakukan dialog, Karmila Sari mengungkapkan jika saat ini terdapat perbedaan antara Provinsi Banten dan Riau, dimana koordinasi untuk penyiapan indikator dan pelaporan LKPJ di Provinsi Banten masih ditangani oleh Bappeda provinsi, sementara Provinsi Riau ditangani oleh Biro Tata Pemerintahan.


Selain itu, pasca pandemi covid-19 Provinsi Banten mendapat hal positif yakni menjadi provinsi penyangga ibu kota negara. Hal itu dikarenakan letak yang strategis dari Provinsi Banten.


“Banten memiliki kelebihan lokasi yang strategis, surplus supply listrik dan kondisi infrastruktur yang dominan sudah semakin baik dan investasi asing dan dalam negeri (PMA dan PMDN) yang meningkat, diperingkat ke 3 se-Indonesia. Kondisi ini memudahkan pertumbuhan ekonomi Banten, indeks GINI semakin lebih baik, bahkan inflasi jauh menurun,” tutur Karmila Sari.


Lebih lanjut, Karmila juga mengatakan bahwa saat ini Provinsi Banten sedang fokus dan meningkatkan anggaran di dinas pendidikan, kesehatan dan sosial, sementara infrastruktur hanya dalam porsi pemeliharaan.


Terkait penerapan sistem aplikasi pelaporan LKPJ, Provinsi Banten berdasarkan pada komitmen dari kepala dinas/badan yang sudah dimulai dari jauh hari, sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan LKPJ.


“Penerapan punishment berupa penundaan pembayaran tunjangan diberlakukan jika dinas/badan tersebut belum melengkapi laporan LKPJ dalam rangka disiplin kinerja. Terbukti Provinsi Banten sudah menyelesaikan Perda LKPJ di mulai dari 23 Februari dan diserahkan 7 April 2022,” tutup Karmila Sari. (Rls/Kkc) ***


Editor: Noa


 




 
Berita Lainnya :
  • Seluruh Proses Operasional Telah Mengikuti Ketentuan Hukum
  • VCA Di Bawah Nauangan Yayasan ICC GBI, Abaikan Panggilan Disnakertrans
  • Terkait Dana Desa, LSM Akan Segera Laporkan Kades Minas Barat Ke APH
  • Kapolda Riau Terkesan Abaikan Laporan LSM Terkait Mafia BBM, Terkesan Ada Pembiaran
  • LSM Minta Dinas Pendidikan Riau Evaluasi Kepsek SMKN 1 Ujung Batu Dan Jajarannya
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Seluruh Proses Operasional Telah Mengikuti Ketentuan Hukum
    02 VCA Di Bawah Nauangan Yayasan ICC GBI, Abaikan Panggilan Disnakertrans
    03 Terkait Dana Desa, LSM Akan Segera Laporkan Kades Minas Barat Ke APH
    04 Kapolda Riau Terkesan Abaikan Laporan LSM Terkait Mafia BBM, Terkesan Ada Pembiaran
    05 LSM Minta Dinas Pendidikan Riau Evaluasi Kepsek SMKN 1 Ujung Batu Dan Jajarannya
    06 PT. BKR Milik Wilman Beroperasi Bertahun-Tahun Hanya Bermodalkan Documen NIB Dan PBPHH
    07 PLT Gubri SF Hariyanto: Pemprov Riau Siap Amankan Kedaulatan Di Perbatasan
    08 Penghargaan UHC Di Serahkan Langsung Pj Gubernur Riau SF Hariyanto
    09 LSM Desak Kapolda Riau Berantas Gudang BBM Illeggal Di Wilayah Polsek Tenayan
    10 LSM Desak Kapolda Riau Berantas Gudang BBM Illeggal Di Wilayah Polsek Tenayan
    11 SF Hariyanto Jelaska Total APBD Perubahan 2025 Yang Disetujui Oleh Mendagri
    12 Program Nikah Massal Gratis Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru
    13 Orang Tua Alm WN, Minta Aparat Untuk Memproses Dan Pelakunya Bertanggungjawab
    14 Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-57 Tingkat Kota Pekanbaru
    15 29 Ruas Jalan Jelang Akhir Tahun 2025, Dioverlay Oleh Pemko Pekanbaru
    16 Diduga Terlibatnya Oknum TNI Turut Bermain Di 3 Lokasi Gudang BBM, Terkesan Polda Riau Tutup Mata
    17 KASBI Dan Pekerja Desak Disnaker Kab. Pelalawan Agar Segera Memanggil Menegement PT. MUP Segati
    18 Kanwil BPN Riau, Terkesan Abaikan Permohonan Redistribusi Dan Legalisasi
    19 SEDEKIA HIA Ahli Waris RD, Desak BPJS Selesaikan Santunan JKM Istrinya
    20 LSM Desak Kapolda Riau Agar Segera Berantas Praktek ILLOG Di Wilayah Polres Kampar
    21 Kapolres Kampar AKBP Boby PR Dan Jajarannya Terkesan Diduga Dapat Atensi
    22 Warga Desak Kakanwil BPN Riau Tindaklanjuti Permohonan Redistribusi
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © kanalkini.com