PEKANBARU, (Kanalkini.com) - LSM IPPH resmi suratin Kepala Balai Pelakanaan Jalan Nasional Riau. Cq. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov Riau, untuk meminta klarifikasi. Terkait Peket kegiatan Peningkatan Jalan Sp. Pemda-Pelabuhan Pelindo yang bersumber  dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) T.A 2023. Yakni Paket Peningkatan Jalan Sp. Pemda – Pelabuhan Pelindo, Sumbar Dana APBN Tahun Anggaran 2023 Nilai Kontrak Rp. 29..570.513.000,00, Kontraktor Pelaksana PT. Mekar Abadi Mandiri Milik Budi Waluyo dengan kunsultan PT. Diantama Rekanusa dan PT. Cipta Strada. Dengan Nomor surat IPPH/PKU/VII/2024, tertanggal 15 Juli 2024. Surat diterima oleh Wandi (Satpam) pada tanggal 16/7/2024.

Rony B, pada konfrensi persnya kepada media. Sebagaimana temua dilapangan terkait kegiatan Peningkatan Jalan Sp. Pemda – Pelabuhan Pelindo bahwa dalam pengamatan kami selaku kontrol sosial, sebagaaiman tertuangkan dalam Keppres No.  80 tahun 2003, pasal 47,48,49. Tentang pembinaan dan pengawasan dan Undang-undang RI No. 8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ucap nya. Selasa, 16/7/24 disalah satu tempat dijalan sudirman kota pekanbaru.

Lanjut Rony, karena menurut pantauan tim kami ke lapangan. Kegiatan yang baru hitungan bulan usai di kerjakan sudah mulai banyak yang  retak dan rusak, Hal ini terjadi bahwa kami menduga tata cara dalam pelaksanaan dan yang terlaksana dilapangan tidak sesuai metode dan RAB sebagaiman yang di isyaratkan dalam RAB.

Seperti pada Pekerjaan Rigid Pavement di kerjakan dengan spot spot, beberapa titk pada pelaksanaan pekerjaan bahu jalan, yang seharusnya ada bahu jalan, seperti di tikungan jalan namun  tidak terlihat ada bahu jalannya, beberapa titik pada badan jalan dan bahu jalan yang rusak pacah-pecah dan retak, belum ada parbaikan.

Pekerjaan Rigid sebagian beram jalan diduga tidak menggunakan kelas S, Pekerjaan pengaspalan base kelas S hanya di lakukan beberapa titik dengan spot-spot. Dan kami menduga di Segment pekerjaan Rigid yang sudah dikerjakan, kualitas semen, besi juga ketebalan dan pengerasan tanah dasar tidak sesuai spek sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja. Dan disepanjang jalan yang menelan anggaran 29 miliar lebih, belum ada tanda-tanda pemeliharaan.

Atas hal tersebut, kita dari tim LSM IPPH sangat berharap kepada pihak Balai Pelakanaan Jalan Nasional Riau, satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov Riau dan PPK juga rekanan atau kontraktor pelaksana pada paket kegiatan peningkatan jalan Sp. pemda – pelabuhan pelindo harus bertanggungjawab. Dan juga kita minta kepada pihak balai, satker dan PPK agar tidak membayarkan biaya dana pemiliharaan kepada rekanan atau kontraktor.

Yang mana dana pemeliharaan tersebut mencapai Rp. 590 juta lebih, karena dalam pantauan kami tidak ada dilakukan pemeliharaan pada paket pekerjaan tersebut. Dan juga persoalah pada paket pekerjaan ini, akan segera kami buat laporan ke APH (Aparat Penegak Hukum), setelah mendapat tanggapan surat kami dari pihak instansi terkait selaku pelaksana dan pengguna anggaran. Harap dan tegas Rb. (RL/Tim) *** Bersambung