Rapat Paripurna Penyampaian Rencangan Ranperda APBD TA 2024
M. Faisal Ketua DPRD Kampar, Pimpin Langsung Rapat Paripurna
Selasa, 21-11-2023 - 11:39:08 WIB
M. Faisal Ketua DPRD Kampar Saat Pimpin Langsung Rapat Paripurna. ***
TERKAIT:
   
 

KAMPAR, (Kanalkini.com) - Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Ranperda APBD TA 2024 Kabupaten Kampar. Rapat Paripurna yang di Pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal ST, didampingi Wakil Ketua DPRD Tony Hidayat SE di dampingi Wakil Ketua DPRD, Repol SAg Rapat Paripurna dan Fahmil SE,ME dihadiri Pj Bupati Kampar, Muhammad Firdaus SE MM, hadir Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kampar. Rapat paripurna dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kab. Kampar. Senin, 20/11/23


Pj Bupati Kampar, Muhammad Firdaus SE MM Saat menyampaikan sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Ketua, Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kampar yang telah melakukan Paripurna untuk penyampaian rancangan Ranperda APBD tahun 2024.


Pj Bupati Kampar mengatakan bahwa pendapatan daerah untuk tahun 2023 sebesar Rp 2, 136 T yang bersumber dari tiga (3) aspek yaitu: Pendapatan Daerah, Dana Pertimbangan/Pendapatan Tranfer, dan Lain-lain.


Dari data realisasi APBD lima tahun Terakhir terlihat bahwa pendapatan Daerah dari dana pertimbangan/pendapatan trasfer berkisar 68,91% – 96,91% yang merupakan dominan sumber pendapatan Daerah, lain-lain. Pendapatan daerah yang sah berkisar 0,08 % – 20,68 %, sedangkan PAD hanya berkisar 10,79 % – 11,48 % dari total Pendapatan Daerah.


“Hal ini menunjukkan bahwa
Ketergantungan Kabupaten Kampar terhadap dana pertimbangan/pendapatan transfer sangatlah besar” ujar Firdaus


Estimasi pendapatan Daerah pada RAPBD tahun 2024 direncanakan sebesar 2 Triliun 136,48 Milyar turun dari kondisi Outlook 2023 dari sebesar 2 Triliun 633,28 Milyar atau turun sebesar 496,8 Milyar atau 18,87 persen.


“Penurunan ini disebabkan karena belum ditampungnya pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat diantaranya dari dana transfer khusus (DAK).” Jelasnya


Estimasi PAD pada RAPBD Kabupaten tahun anggaran tahun 2024 sebesar 290,24 Milyar terjadi kenaikan sebesar 4,38 % atau 11,50 Miliar dibanding kondisi Outlook 2023 sebesar 278,74 Milyar.


Kenaikan terjadi pada pajak Daerah sebesar 13,33 Milyar. Sedangkan untuk retribusi Daerah turun 3,28 Milyar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun 400 juta dan Kain-lain PAD yang sah naik 1,84 Milyar dibanding kondisi Outlook 2023.


Pendapatan dari dana perimbangan/pendapatan transfer pada RAPBD tahun 2024 mengalami penurunan dari Outlook 2023 sebesar 2 Triliun 352,45 Milyar menjadi 1 Triliun 846,25 Milyarr turun sebesar 506,2 Milyar atau turun 3,23 persen.


“Penurunan ini karena adanya dana trasfer khusus yang belum dianggarkan sebagaimana yang telah dijelaskan”. Tuturnya


Pendapatan transfer ini berasal dari Transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak ada target pendapatan daerah pada RAPBD tahun 2024.


Pada tahun 2019 belanja daerah sebesar 2 Triliun 714,73 Milyar turun menjadi 2 Triliun 168,29 Milyar tahun 2019 turun 20%, tahun 2021 kembali naik menjadi 2 Triliun 497,87 Milyar naik 15 persen, tahun 2022 kembali turun menjadi 2 Triliun 480,59 Milyar turun 1 persen, Outlook 2023 kembali naik menjadi 2 Triliun 654,33 Milyar naik 7 persen dan RAPBD 2024 direncanakan menjadi 2 Triliun 171,48 Milyar turun 18,19 persen.


Penurunan ini disebabkan belum dianggarkannya belanja dari transfer pemerintah pusat dari dana alokasi khusus. Struktur belanja daerah pada RAPBD tahun 2024 Terdiri dari pertama, Belanja Operasi sebesar 1 Triliun 620,19 Miliar digunakan untuk penganggaran: belanja pegawai sebesar 832,21 Milyar, belanja barang dan jasa sebesar 636,95 MIlyar, belanja hibah sebesar 126,73 Milyar, dan belanja bantuan sosial sebesar 24,30 Milyar.


Kedua Belanja Modal sebesar 141,32 Milyar, ketiga Belanja Tidak Terduga sebesar 8,94 Milyar dan keempat Belanja Transfer 401,03 Milyar” Kata Firdaus.


PJ Bupati Kampar Berharap agar pembahasan RAPBD tahun 2024 ini dapat berjalan sebagaiman mestinya.


“Kepada TAPD dan seluruh kepala OPD dab pejabat terkait saya perntahkan untuk mengikuti pembahasan Ranperda APBD 2024 ini secara baik dengan menyiapkan data yang dibutuhkan, sehingga RAPBD tahun 2024 ini dapat dibahas dengan baik dan sesuai dengan regulasi peraturan perundangan”. tutupnya


Dilanjutkan dengan pandangan umun Fraksi Fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kabupaten Kampar T. A 2024


Fraksi Gerindra Nawawi menyampaikan fraksi gerindra bersikab bijak untuk menanggapi masalah di kabupaten kampar, penyusunan APBD harus sejalan dengan pembangunan di daerah serta Meminta ke dinas Bappeda untuk meningkatkan PAD, karnaini menjadi salah satu tulang punggung kabupaten kampar sebagai daerah otonom.


Fraksi Demokrat menyampikan dalam laporan
Meminta kepada Pj Bupati serta opd dalam pengelola anggaran untuk membuat berbagai penyuluha pembangunan sosialisasi ditengah masyarakat untuk tercapainya kesejahtraan masyarakat.


Selanjutnya dari Praksi partai Golkar Meminta kepada dlh dan dinas perhubunganuntuk pelanjutlan program Penerangan, serta dapat menertibkan mobil dinas di pemkan kampar, selanjutnya fraksi golkar juga meminta adanya mobil keliling untuk pecatatan sipil serta ada pelayanan di setiap kecamatan.


Fraksi PKS yang dibacakan oleh Edi Eprison
untuk meningkatkan pendapatan daerah dana hasil pajak untuk provinsi untuk menggalakkan pembangunan di kabuaen Kampar serta untuk dapat memperhatikan guru guru honorer yang ada di kampar .


Fraksi partai PAN Januar Rambo menyampaikan untuk dapat mengangkat tenaga honorer yang sudah terdaftar dari database untuk di jadikan PPPK


Dari Fraksi PPP Habiburrahman menyampaikan untuk dapat lebih memperhatikan pendidikan dan kesehatan masyarakat, selanjutnyaFraksi Nasdem lansung menyerahkan pandangan umumya kepada pimpinan. Dilanjutkan Fraksi PDPI Ropi Siregar menyampaikan untuk memperhatikan puskemas Laboy Jaya. (Advet/DPRD Kampar) ***


 




 
Berita Lainnya :
  • VCA Di Bawah Nauangan Yayasan ICC GBI, Abaikan Panggilan Disnakertrans
  • Terkait Dana Desa, LSM Akan Segera Laporkan Kades Minas Barat Ke APH
  • Kapolda Riau Terkesan Abaikan Laporan LSM Terkait Mafia BBM, Terkesan Ada Pembiaran
  • LSM Minta Dinas Pendidikan Riau Evaluasi Kepsek SMKN 1 Ujung Batu Dan Jajarannya
  • PT. BKR Milik Wilman Beroperasi Bertahun-Tahun Hanya Bermodalkan Documen NIB Dan PBPHH
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 VCA Di Bawah Nauangan Yayasan ICC GBI, Abaikan Panggilan Disnakertrans
    02 Terkait Dana Desa, LSM Akan Segera Laporkan Kades Minas Barat Ke APH
    03 Kapolda Riau Terkesan Abaikan Laporan LSM Terkait Mafia BBM, Terkesan Ada Pembiaran
    04 LSM Minta Dinas Pendidikan Riau Evaluasi Kepsek SMKN 1 Ujung Batu Dan Jajarannya
    05 PT. BKR Milik Wilman Beroperasi Bertahun-Tahun Hanya Bermodalkan Documen NIB Dan PBPHH
    06 PLT Gubri SF Hariyanto: Pemprov Riau Siap Amankan Kedaulatan Di Perbatasan
    07 Penghargaan UHC Di Serahkan Langsung Pj Gubernur Riau SF Hariyanto
    08 LSM Desak Kapolda Riau Berantas Gudang BBM Illeggal Di Wilayah Polsek Tenayan
    09 LSM Desak Kapolda Riau Berantas Gudang BBM Illeggal Di Wilayah Polsek Tenayan
    10 SF Hariyanto Jelaska Total APBD Perubahan 2025 Yang Disetujui Oleh Mendagri
    11 Program Nikah Massal Gratis Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru
    12 Orang Tua Alm WN, Minta Aparat Untuk Memproses Dan Pelakunya Bertanggungjawab
    13 Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-57 Tingkat Kota Pekanbaru
    14 29 Ruas Jalan Jelang Akhir Tahun 2025, Dioverlay Oleh Pemko Pekanbaru
    15 Diduga Terlibatnya Oknum TNI Turut Bermain Di 3 Lokasi Gudang BBM, Terkesan Polda Riau Tutup Mata
    16 KASBI Dan Pekerja Desak Disnaker Kab. Pelalawan Agar Segera Memanggil Menegement PT. MUP Segati
    17 Kanwil BPN Riau, Terkesan Abaikan Permohonan Redistribusi Dan Legalisasi
    18 SEDEKIA HIA Ahli Waris RD, Desak BPJS Selesaikan Santunan JKM Istrinya
    19 LSM Desak Kapolda Riau Agar Segera Berantas Praktek ILLOG Di Wilayah Polres Kampar
    20 Kapolres Kampar AKBP Boby PR Dan Jajarannya Terkesan Diduga Dapat Atensi
    21 Warga Desak Kakanwil BPN Riau Tindaklanjuti Permohonan Redistribusi
    22 Diduga Pantas Saja Polda Riau Dan Jajarannya Tak Berdaya Berantas Mafia BBM
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © kanalkini.com